Panwaslu Garut Buka Pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa

dramedia.id,- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut gelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, di Hotel Banyu Alam, Jl. Raya Cipanas No. 102 Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Kamis (28/12/2017).

Panwaslu Kabupaten Garut melalui Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutmen untuk panwaslu Kelurahan/Desa. Jumlah posisi yang tersedia mencapai 442 sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Garut.

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Garut, Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH., mengungkapkan, pengumuman pendaftaran rekrutmen pengawas Kelurahan/Desa telah dilakukan sejak 24-28 Desember 2017, diseluruh ruang informasi publik Desa/Kelurahan.

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Garut, Asep Burhanuddin, S.Ag.,MM.,MH.,

“Sedangkan pendaftaran dan penerimaan berkas dilaksanakan sejak 29 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Masyarakat yang berminat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan melengkapi berkas pendaftaran selama tiga hari, yakni 5-7 Januari 2018,” ujarnya.

Tentu saja dalam praktiknya, pihaknya berharap ada partisipasi aktif masyarakat dalam proses seleksi ini, dengan memberikan masukan dan tanggapan masyarakat sejak 7-12 Januari 2018. Salah satu proses seleksi kali ini berbeda dengan periode sebelumnya lantaran peserta tidak akan menjalani tes tulis.

“Mereka yang dianggap lulus penelitian adminitrasi dan akan langsung mengikuti wawancara antara 12-13 Januari 2018. Kemudian pengumuman anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan pada 15 Januari 2018 dan mereka akan dilantik pada 17 Januari,” katanya.

Adapun syarat menjadi anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk usia minimal 25 tahun, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa bersangkutan yang dibuktikan e-KTP, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.

Selain itu, Asep mengatakan, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau BUMN atau BUMD pada saat mendaftar sebagai calon dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Pada saat wawancara sejumlah variabel yang akan dinilai diantaranya penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, integritas diri, kemampuan kepemimpinan, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi hingga klarifikasi tanggapan masyarakat apabila memang ada,”terangnya.

Asep menjelaskan, masyarakat yang berminat untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu bisa langsung mendaftar di sekretariat panwaslu kecamatan masing-masing. Pasalnya, jadwal pelaksanaan telah ditetapkan secara serentak. (HYG)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.