Politik dan Etika Politik

Oleh : Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si

(Ketua Umum DPP Fornas Bhinneka Tunggal Ika)

Substansi Politik

Persoalan politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menentukan kepemimpinan negara semata, atau perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif maupun yudikatif saja. Lebih dari itu, politik merupakan serangkaian kegiatan prosedural yang substantif  sebagai usaha memperjuangkan agenda-agenda bersama dan perjuangan aspiratif untuk kemaslahatan masyarakat baik dalam kehidupan jasmani maupun rohani,.

Dalam implementasinya perjuangan aspiratif elit politik dipandang jauh panggang dari api.  Alih-alih menjadi media aspiratif rakyat namun justru bersembunyi dalam perjuangan pribadi dan kroni yang pastinya bertolak belakang dari agenda utama sebagai penyambung lidah rakyat. Jika kita kaji secara mendalam bahwa aspek yang lebih penting dan substantif mengenai pemahaman dan implementasi politik tersebut, bahwa sejatinya politik tidak sekedar alat/instrumen panggung kontestasi semata namun lebih dari sekedar itu bahwa politik adalah mekanisme perjuangan kemaslahatan masyarakat secara lebih besar.

Menjadi rasional dan urgent untuk dibicarakan saat ini mengenai konsep luhur dari keadaban politik ditengah pragmatismenya elit dalam memperoleh kekuasaan politik adalah bagaimana peran politik dapat dijalankan secara optimal dan berdampak bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat bukan dimarginalkan dan dibonsai sekedar kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan, melainkan politik juga dimaknai sebagai aktivitas pemikiran yang berhubungan kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut bisa dijalankan dalam bentuk penyusunan perundang-undangan, menjalankan hukum dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, serta menjalankan amanah dengan menetapkan hukum secara adil dan berkeadaban.

Berkecimpung dalam kegiatan politik berarti memperhatikan kondisi masyarakat, dari semua kegiatan sosial kolektif, formal maupun informal, publik dan privat, di dalam semua kelompok-kelompok manusia, lembaga-lembaga dan masyarakat, dari mulai interaksi sosial keluarga sampai interaksi di dalam bangsa dan maupun lintas bangsa. Oleh karena itu jika seseorang memilih dan menjadi aktor politik dan menjadi elit politik, ia berkewajiban sebagai pembawa aspirasi dan pemegang kendali kebijakan strategis kenegaraan. Dalam konteks peran dan fungsinya tentu ia mestinya sadar dengan semakin menajamkan visi dan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tidak hanya sekedar pemahaman peran sebagai aktor politik maka aktor politik juga dapat secara baik menata etika politiknya.

Etika Politik

Penjelasan tenting etika dijelaskan dalam The World Book Dictionary (1973: 219), Ethics the study of standard of right and wrong; that part if philosophy dealing with moral conduct, duty, and judgement. Ethics is concerned with morality; a formal or professional rules of right and wrong; system of conduct or behaviour.Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “etika” adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ukuran baik dan buruk; merupakan bagian kajian filsafat yang berkenaan dengan perilaku moral, kewajiban, dan hukuman. Etika membahas masalah moralitas, aturan-aturan formal tentang kriteria baik dan buruk; dan sistem tingkah laku manusia.

Memperbincangkan persoalan etika politik adalah sesuatu yang sangat penting terutama berkaitan dengan tataran empiris ketika etika politik dapat diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Seperti halnya pada persoalan komitmen untuk menegakkan hukum, serta pemerintahan yang menjalankan prinsip transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Seorang aktor dan elit politik tentunya harus menjadi teladan dan yang terus secara konsisten dan istiqomah menjadi panutan di masyarakat.  Hal lainnya yang juga penting untuk diperhatikan oleh seorang elit dan aktor politik adalah sikap mental dan kepekaan serta kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat, mengutamakan kepentingan umum, sehingga dengan perannya yang strategis tersebut dapat memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama atau sederajat di depan hukum.

Fakta sebaliknya memperlihatkan hal yang sebaliknya bahwa tidak sedikit elit dan aktor politik ini tidak mengindahkan aspek moral dan etika politik tersebut misalnya, masih banyak politikus yang korupsi dan harus berurusan dengan KPK, persoalan moral sosial dan akhlak kemasyarakatan elit yang tidak senapas dengan yang diwakilinya yakni masyarakat pemilihnya. Belum lagi disaat memperoleh kedudukannya dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan konsepsi secara teknis atas aspek implementasi dan operasionalisasi konsep etika politik ini maka ia harus dijadikan urat nadi sebuah nilai dan ajaran.  Maka dengan demikian harus menjadi kesepahaman dan konsensus politik bersama bahwa tujuan berpolitik adalah untuk memajukan dan mensejahterakan umat dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.