Kewenangan Bayangan Sang Pengawas Pemilu

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang telah diberi amanah serta tanggung jawab negara dalam melakukan pengawasan proses pemilihan umum (pemilu). Sesuai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu mejadi sebuah pranata penting dalam penyelenggaraan pemilu sebab tugas dan kewenangannya yang melingkupi pengawasan partisipasif proses pemilu sangat krusial dalam menjaga kualitas demokrasi agar proses pemilu terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian, keberadaan Bawaslu akan sangat menentukan baik tidaknya proses pemilu yang berlangsung, dan hal tersebut memerlukan integritas serta posisi solid yang dimiliki oleh Bawaslu dimana pengawasan yang dilakukan Bawaslu dapat menunjukan hasil yang jelas dan absolut. Namun, kejelasan posisi serta status kewenangan Bawaslu sebagai “pengawas” inilah yang perlu menjadi titik fokus untuk di perbaharui. Sampai saat ini, terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu menjadi salah satu faktor yang menghambat profesionalitas kinerja Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu.

Pentingnya kewenangan suatu tindakan pengawasan, telah dijabarkan dalam definisi pengawasan yaitu  “control is assurance that the performance conform to plan” yang bermakna bahwa tindakan pengawasan merupakan jaminan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat sesuai dengan rencana. Dalam konteks ini pengawasan mejadi sebuah usaha serta kewenangan dalam mengarahkan proses pemilu yang dilaksanakan agar berjalan sesuai teknis dan aturannya.

Pada dasarnya, ditetapkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memperkuat kewenangan Bawaslu dalam proses pemilihan umum terkait pemutusan perkara pelanggaran pemilu, sehingga Bawaslu tidak hanya bertindak untuk memberikan rekomendasi, melainkan juga menentukan eksekusi. Tetapi dalam proses administratif terkait Penghitungan Suara, status kewenangan Bawaslu dalam proses pengawasannya kembali hanya mejadi bayangan. Tugas pegawasan bawaslu terkait penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 7, 8, 9 dan 10, menyatakan bahwa bawaslu bertugas :

Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu;

Sedangkan dalam kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 95 huruf e, bawaslu hanya berwenang :

“merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia”

Jelaslah sudah bahwa regulasi tersebut belum mampu mengakomodir kewenangan Bawaslu secara gamblang dan menyeluruh, adanya berbagai dinamika kasus pada proses pemilu masih menyisakan titik buta yang luput sehingga kewenangan Bawaslu kembali terkendala oleh situasi. Salah satu fakta dilapangan yang telah terjadi yakni di Bawaslu Kabupaten Garut terkait proses pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019. Dimana pada prosesnya Bawaslu Kabupaten Garut tidak dapat mengoreksi serta megajukan keberatan atas sertifikat hasil penghitungan suara yang telah disusun KPU.

Secara kronologis, dalam pengawasannya pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Garut megusulkan teknis pelaksanaan rekapitulasi sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 68 yang menyatakan :

“(1) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.”

Namun adanya perbedaan proses dalam pelaksanaannya, menimbulkan adanya pengajuan keberatan dari saksi. Pada tahap ini, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai bukti pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut menjadi titik kelemahan kewenangan Bawaslu dimana pengawasan Bawaslu dapat diabaikan hingga diputarbalik.

Melemahnya kewenangan bawaslu dalam proses pengawasan akan berdampak terhadap kualitas demokrasi pada penyelenggaraan pemilihan umum, oleh karena secara praktis, penguatan kewenangan Bawaslu perlu didasarkan pada wujud pengawasan yang didasarkan pada pelaksanaan tugas secara de facto yang melingkupi fungsi:

  1. Ekplanasi yakni pengawasan yang menghimpun informasi hingga dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
  2. Akuntansi yaitu pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
  3. Pemeriksaan, pengawasan yang membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan telah tepat sasaran.
  4. Kepatuhan, yaitu pengawasan untuk menentukan tindakan pada  berbagai pihak/lembaga terkait sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, pemerintah dan atau lembaga negara yang profesional.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam penentuan tindakan pun menjadi momok penting demi bulatnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya sehingga penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penulis: 

  • Dr. Hj. Ipa Hafsiah Yakin, S.E., M.Si.,M.M (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa/Ketua Bawaslu Kabupaten Garut)
  • Muhammad Ashan Said, S.H. (Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Garut)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.