Jaksa Pengacara Negara Bina Desa, Kenali Hukum Jauhi Hukuman

DRAMEDIA.ID,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televsi Indonesia (IJTI) Kordinator Daerah (Korda) Garut, dan Forum Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat (FK KIM), menggelar kembali program Jaksa Pengacara Negara Bina Desa (JPN BiSa), dan Bedah Informasi Desa (BID), bertempat di Aula Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kamis (02/07/2020).

BID ini juga menghadirkan narahubung, Wakil Bupati Garut, dr. H. Helmi Budiman, serta dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Aji Sukarmaji, Kepala Dinas Kominfo, Muksin, Ketua FK KIM, Janur M Bagus, Ketua IJTI, Boi, Camat Samarang, Neneng Martiana, dan Kapolsek Samarang, Kompol Supian BJ.

Dihadapan 13 Kepala Desa, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Haryadi, S.H.,M.H., menyampaikan, pihaknya mempunyai inovasi yang harus dilakukan agar bisa dikenal masyarakat, bahwa JPN itu ada dan masyarakat bukan hanya cuma mengenal jaksa yang identik sebagai penuntut umum atau lainnya.

“Sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, kami mempunyai program yaitu di dalam hal pelayanan hukum. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Jelasnya.

Baca juga:

Sugeng menambahkan, oleh karena itu JPN mempunyai sarana di pelayanan hukum pada masyarakat. Pelayanan hukum kepada masyarakat dibagi menjadi dua yakni untuk aparatur desa dan masyarakat umum.

“Nah, untuk aparatur desa ini kami mempunyai program namanya JPN BiSa. Program ini bukan berarti kami membina desa itu tetapi kami ingin mendekatkan bahwa JPN itu ada program untuk melayani masyarakat khususnya pada desa-desa,” katanya.

Sebelum pandemi Covid-19, program JPN BiSa sudah digelar sejak bulan Maret lalu, dalam era keterbukaan informasi tidak ada satupun persoalan atau apapun yang bisa disembunyikan, oleh itu harus saling terbuka dan harus memberikan penjelasan kepada seluruh warga, agar senantiasa mengenali hukum serta jauhi hukuman.

“Program JPN BiSa, diharapkan dapat lebih dikembangkan dan dilanjutkan ke depan yang lebih baik dengan tujuan agar nantinya dalam membina desa dapat terjadi pelayanan hukum yang mandiri.” Harapnya.

Sugeng menegaskan, pelayanan hukum mandiri itu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan hukum, permasalahan mereka yang dihadapi bisa kita berikan solusi, dan berikan nasehat terhadap orang untuk menjauhi hukuman agar jangan sampai terkena masalah hukum dan masalah yang menyangkut keperdataan dan tata usaha Negara.

Sementara itu, Camat Kecamatan Samarang, Neneng Martiana, S.I.P.,M.Si., menyambut baik kehadiran program Bedah Informasi Desa.

“Ini sebuah kehormatan bagi kami karena rekan-rekan kami dari IJTI dan FK-KIM dapat menghadirkan Bapak Kajari langsung di lokasi kegiatan. Saya sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga,” kata Neneng.

Neneng juga meminta para Kepala Desa se-Kecamatan Samarang untuk memanfaatkan moment kegiatan Bedah Informasi Desa tersebut agar memahami alur dan cara mengangkat potensi desa masing-masing dan mengangkatnya dalam berbagai media.

“Mari kita belajar dari para narasumber dalam kegiatan bedah Informasi Desa ini, semoga bermanfaat untuk percepatan pembangunan wilayah kita masing-masing sehingga kecamatan Samarang benar-benar menjadi kecamatan yang lebih maju,” tukasnya. (HYG)***

One thought on “Jaksa Pengacara Negara Bina Desa, Kenali Hukum Jauhi Hukuman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.